Para Dokter Muslim Mendukung Amputuasi Hudud
Presiden IMAM, Dr Abdul Rahim Mohamad mengatakan, “Pertimbangan
Moral daripada hukuman hudud adalah untuk membuat para kriminal itu
merasakan sakit yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, sehingga
dengan demikian mereka akan bertobat dan tidak akan berani mengulangi
kejahatan yang sama. Disamping
itu, eksekusi secara publik dibawah hudud akan menimbulkan ketakutan
bagi orang lain sehingga mereka tidak akan berani melakukan kejahatan,”
katanya.
April 29, 2014
PETALING
JAYA: Asosiasi Medis Islam (The Islamic Medical Association of Malaysia
(IMAM)) menyampaikan dukungannya terhadap amputasi yang akan
diberlakukan dibawah hukum syariah (hudud), tanpa pemberian anestetik
yang dapat mengurangi sakit yang akan diderita oleh para kriminal.
Presiden
IMAM, Dr Abdul Rahim Mohamad mengatakan bahwa kesakitan yang akan
dialami oleh para kriminal itu adalah sesuatu yang penting, sehingga
mereka bertobat dan di masa yang akan datang tidak akan kembali
mengulangi perbuatannya.
“Pertimbangan
Moral daripada hukuman hudud adalah untuk membuat para kriminal itu
merasakan sakit yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa,
sehinggadengan demikian mereka akan bertobat dan tidak akan berani
mengulangi kejahatan yang sama.
“Disamping
itu, eksekusi secara publik dibawah hudud akan menimbulkan ketakutan
bagi orang lain sehingga mereka tidak akan berani melakukan kejahatan,”
katanya.
Baru-baru
ini, Menteri Besar Kelantan Ahmad Yakub mengumumkan bahwa ia akan
mengajukan sebuah rancangan undang-undang kepada Parlemen pada bulan
Juni ini, supaya hukuman hudud diimplementasikan di negara ini.
Jamil
Khir Baharom, Menteri di kantor Departemen Perdana Menteri yang
berwenang dalam bidang urusan Islam mengatakan bahwa pemerintah federal
tidak akan menghalangi rancangan yang akan diajukan ini, berdasarkan
pertimbangan iman.
Banyak orang Muslim yang berpendapat bahwa usaha menerapkan hukuman hudud ini akan menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
Rahim
juga mengatakan bahwa publik tak perlu merasa takut dengan hudud,
karena beban untuk pembuktian di bawah hukum syariah adalah sangat
tinggi.
“Proses pembuktian adalah sesuatu yang panjang dan sulit, demi meyakinkan bahwa keadilan benar-benar dijalankan,” kata Rahim.
Abdul
Rahim mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Asosiasi Medis
Malaysia (MMA) hanyalah sebuah reaksi yang terlalu dibesar-besarkan.
“MMA
mencoba untuk meniadakan kewenangan Kementrian Kesehatan ketika mereka
mengatakan bahwa para dokter dan perawat berada dibawah kewenangan
pemerintahan federal, dan karena itu tak perlu mendengarkan aturan yang
dibuat oleh negara bagian.
Minggu lalu, presiden MMA Dr NKS Tharmaseelan mengatakan bahwa amputasi hudud bertentangan dengan etika medis.
Dua
hari lalu, Menteri Kesehatan Dr S Subramaniam juga telah menyuarakan
penolakannya terhadap amputasi hudud. Ia mengatakan, staf medis tidak
diijinkan untuk melakukan amputasi hudud.
